Menanggapi keluhan terhadap Coretax, Sri Mulyani sempat meminta maaf. Dia mengatakan, DJP terus bekerja untuk memperbaiki sistem terbaru yang bakal menggantikan sistem lama, yang telah digunakan sejak 2002 lalu tersebut. 

Ketika terjadi kegagalan sistem validasi wajah dan tanda tangan digital, pengiriman token, atau tidak bisa diterbitkannya faktur pajak dan selainnya, maka Kementerian Keuangan perlu segera menerapkan sistem handbook dan menjalankan sistem hotline

Sri Mulyani pun menyampaikan alasan pelaksanaan Coretax tidak terlepas dari peningkatan jumlah wajib pajak dan dokumen yang harus diproses oleh sistem. Dengan Coretax, dia mengklaim akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan. 

Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme saldo deposit pajak.

Setelah details Wajib Pajak berhasil divalidasi, maka wajib pajak secara otomatis dapat menggunakan seluruh layanan perpajakan yang disediakan DJP secara digital.

Dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang matang, implementasi Coretax diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara di masa depan.

Fitur coretax ini berfungsi sebagai pusat informasi yang lengkap dan terstruktur mengenai seluruh transaksi perpajakan wajib pajak.

Mekari Klikpajak akan membahas terkait perbedaan antara Coretax dan sistem legacy DJP, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta memberikan panduan bagi wajib pajak sistem coretax dalam menghadapi perubahan ini.

untuk melakukan administrasi pajak berdasarkan sosialisasi proses bisnis CTAS dalam akun media sosial resmi DJP di @DitjenPajakRI:

Kedua, memperhatikan aksesibilitas koneksi World wide web. Saat ini koneksi World-wide-web di Indonesia masih belum tersebar merata. Infrastruktur Online yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi fondasi untuk menghubungkan 89 entitas pusat dan daerah, termasuk BUMN dan kementerian, secara terpusat.

, sistem enkripsi, dan pelatihan keamanan bagi pegawai adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa details perpajakan dan data wajib pajak tetap aman. Integrasi teknologi blockchain

Transformasi electronic ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi DJP dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Saya memberi apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Coretax. Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik.

Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis digital, wajib pajak dapat meninjau kewajiban pajak di laman Coretax.